BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 perlu
diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang, (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
10.Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap
Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 2);
11.Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2019 Nomor 3);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 3) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Lampiran I Romawi III KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa, angka
2. Belanja Desa, angka 1. Belanja Pegawai, huruf a, angka 1), angka 2), angka
3) dan angka 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai
a. Dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub
bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional pemerintahan Desa dengan anggaran yang bersumber dari
ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan
perincian sebagai berikut:
1) kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,
diatur sebagai berikut:
a) bulan Januari 2019 sampai dengan Pebruari 2019
NO JABATAN BESARAN/BULAN (Rp)
PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN
1. Kepala Desa 2.092.000 1.047.000
b) bulan Maret 2019 sampai dengan Desember 2019
NO JABATAN BESARAN/BULAN (Rp)
PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN
1. Kepala Desa 2.832.000 1.047.000
2) kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat
Desa, diatur sebagai berikut:
a) bulan Januari 2019 sampai dengan Pebruari 2019
NO JABATAN
BESARAN/BULAN (Rp)
PENGHASILAN
TETAP TUNJANGAN
1. Sekretaris Desa 1.506.000 752.000
2. Perangkat Desa selain
Sekretaris Desa
1.255.000 627.000
3. Staf Perangkat Desa yang
berasal dari perangkat desa
1.255.000 627.000
4. Staf Perangkat Desa yang
tidak berasal dari perangkat
desa
Sesuai kemampuan
keuangan desa
paling banyak
sebesar Rp.
1.255.000
Tidak
mendapatkan
tunjangan
b) bulan Maret 2019 sampai dengan Desember 2019
NO JABATAN BESARAN/BULAN (Rp)
PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN
1. Sekretaris Desa 2.224.420 752.000
2. Perangkat Desa selain
Sekretaris Desa
2.022.200 627.000
3. Staf Perangkat Desa
yang berasal dari
perangkat desa
2.022.200 627.000
4. Staf Perangkat Desa
yang tidak berasal dari
perangkat desa
Sesuai kemampuan
keuangan desa paling
banyak sebesar Rp.
1.882.000
Tidak
mendapatkan
tunjangan
3) kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa yang tidak berstatus PNS dan Staf Perangkat Desa yang berasal
dari perangkat desa, diatur sebagai berikut:
a) jaminan kesehatan
i) bulan Januari 2019 sampai dengan Pebruari 2019
NO. JABATAN
BESARAN PREMI/BULAN (Rp)
APB
DESA
POTONGAN
SILTAP JUMLAH
1 Kepala Desa 62.760 41.840 104.600
2 Sekretaris Desa 56.460 37.640 94.100
3 Perangkat Desa 56.460 37.640 94.100
4 Staf Perangkat Desa yang berasal
dari perangkat desa
56.460 37.640 94.100
ii) bulan Maret 2019 sampai dengan Desember 2019
NO. JABATAN
BESARAN PREMI/BULAN (Rp)
APB
Desa
POTONGAN
SILTAP JUMLAH
1 Kepala Desa 84.960 56.640 141.600
2 Sekretaris Desa 66.733 44.488 111.221
3 Perangkat Desa 60.666 40.444 101.110
4 Staf Perangkat Desa yang berasal
dari perangkat desa
60.666 40.444 101.110
b) jaminan ketenagakerjaan
(i) bulan Januari 2019 sampai dengan Pebruari 2019
NO JABATAN
BESARAN PREMI/BULAN (Rp)
APBDESA
POTONGAN SILTAP
JUMJKK JKM JHT JP LAH
1 Kepala Desa 130.541 - - 41.840 20.920 193.301
2 Sekretaris Desa 117.437 - - 37.640 18.820 173.897
3 Perangkat Desa 117.437 - - 37.640 18.820 173.897
4 Staf Perangkat Desa
yang berasal dari
perangkat desa
117.437 - - 37.640 18.820 173.897
(ii) bulan Maret 2019 sampai dengan Desember 2019
NO JABATAN
BESARAN PREMI/BULAN (Rp)
APBDESA
POTONGAN SILTAP
JUMJKK JKM JHT JP LAH
1 Kepala Desa 176.717 - - 56.640 28.320 261.677
2 Sekretaris Desa 138.804 - - 44.488 22.244 205.536
3 Perangkat Desa 126.185 - - 40.444 20.222 186.851
4 Staf Perangkat Desa
yang berasal dari
perangkat desa
126.185 - - 40.444 20.222 186.851
4) kegiatan penyediaan tambahan tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa berupa tambahan tunjangan bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat
Desa dapat dianggarkan setiap bulan yang bersumber dari hasil
pengelolaan tanah bengkok sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
5) kegiatan penyediaan tunjangan BPD berupa tunjangan kepada
anggota BPD dengan anggaran yang bersumber dari ADD yang
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian
sebagai berikut:
a) Ketua paling tinggi Rp258.000,00/bulan.
b) Wakil ketua paling tinggi Rp200.000,00/bulan.
c) Sekretaris paling tinggi Rp186.000,00/bulan.
d) Anggota paling tinggi Rp155.000,00/bulan.
b. Bagi desa yang masih ada perangkat desa di luar Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat dianggarkan tunjangan untuk
yang bersangkutan sesuai kemampuan keuangan Desa.
c. Dana purna bhakti diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat desa yang
diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Lampiran I Romawi V HAL-HAL KHUSUS angka 2 huruf c dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
V. HAL-HAL KHUSUS
Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, selain
memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan halhal khusus, antara lain sebagai berikut:
1. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Angaran (SiLPA) Tahun
Anggaran 2018 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun
Anggaran 2019 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai
dilaksanakan pada Tahun 2018 atau dapat dialihkan untuk membiayai
kegiatan baru.
2. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk:
a. kegiatan pengelolaan informasi desa termasuk di dalamnya profil
desa/monografi digital dan infrastruktur teknologi informasi untuk
mendukung kebijakan smart city;
b. kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
c. dihapus;
d. kegiatan pembangunan/pengelolaan/pemeliharaan perpustakaan desa;
e. kegiatan pengelolaan bank sampah;
f. kegiatan penyediaan sarana prasarana layanan sanitasi desa;
g. kegiatan perbaikan/pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
h. kegiatan penanganan gizi buruk/stunting.
3. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala
desa agar menganggarkan dalam APBDesa.
4. Pemerintah Desa wajib melakukan pengadaan barang dalam keadaan
baru, khusus kendaraan dinas on the road plat merah.
5. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan
memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat,
dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan
masyarakat setempat.
6. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa
melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi
keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi,
penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi
secara lebih akuntabel dan transparan.
7. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih
optimal, Lembaga Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas
sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan
pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.
3. Ketentuan Lampiran II huruf B. INDEKS BIAYA HONORARIUM angka 5 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
B. INDEKS BIAYA HONORARIUM
NO JENIS KEGIATAN SATU
AN
HONORARIUM
(Rp)
KETERANGAN
5 Honorarium Pelaksana
Kegiatan Pengadaan
barang/jasa:
a. Pengadaan barang/jasa
untuk kegiatan
konstruksi:
1. Nilai Rp. 5 juta s.d 50
juta:
a) Penanggungjawab
b) Tim Pengelola
Kegiatan (TPK)
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
c) Tenaga Ahli/ Teknis
OP
OP
OP
OP
OP
300.000
250.000
225.000
200.000
300.000
1. Honorarium
Pengadaan
barang/jasa
diberikan orang per
paket kegiatan.
2. Honorarium tenaga
ahli pengadaan
barang/jasa kegiatan
konstruksi untuk
penyusunan
perencanaan
konstruksi (RAB
atau gambar teknis)
dapat diberikan
maksimal 2Úri
nilai kegiatan.
3. Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
pengadaan
barang/jasa
diberikan paling
tinggi 5Úri nilai
kegiatan termasuk di
dalamnya untuk
biaya operasional.
2. Nilai lebih dari Rp. 50
juta s.d 100 juta:
a) Penanggungjawab
b) Tim Pengelola
Kegiatan (TPK)
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
- Tenaga Ahli/Teknis
3. Nilai lebih dari Rp. 100
juta:
a) Penanggungjawab
b) Tim Pengelola
Kegiatan (TPK)
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
c) Tenaga Ahli/Teknis
b. Pengadaan barang/jasa
untuk kegiatan non
konstruksi:
1. Nilai Rp. 5 juta s.d 50
juta:
a) Penanggungjawab
b) Tim Pengelola
Kegiatan (TPK)
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
c) Tenaga Ahli/ Teknis
2. Nilai lebih dari Rp. 50
juta s.d 100 juta:
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
600.000
400.000
300.000
250.000
600.000
850.000
650.000
500.000
400.000
up
200.000
150.000
125.000
100.000
125.000
NO JENIS KEGIATAN SATU
AN
HONORARIUM
(Rp)
KETERANGAN
a) Penanggungjawab
b) Tim Pengelola
Kegiatan (TPK)
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
c) Tenaga Ahli/ Teknis
3. Nilai lebih dari Rp. 100
juta:
a) Penanggungjawab
b) Tim Pengelola
Kegiatan (TPK)
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
- Tenaga Ahli/
Teknis
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
400.000
350.000
300.000
250.000
300.000
600.000
500.000
450.000
350.000
450.000
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Maret 2019
BUPATI MAGELANG,
ttd
ZAENAL ARIFIN
Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd
ADI WARYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001